Merdeka Belajar Sebagai Suatu Kemajuan Sistem Pendidikan Indonesia

Kurikulum merupakan suatu metode yang digunakan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan di suatu negara. Salah satu pendapat dari A Ferry T. Indratno mengatakan bahwa kurikulum adalah program dan isi dari suatu sistem pendidikan yang berupaya melaksanakan proses akumulasi pengetahuan antar generasi dalam masyarakat. Bila disimpulkan kurikulum sejatinya dihadirkan supaya menjadi alat utama agar pendidikan yang dijalankan selaras dengan cita-cita bangsa dan menjadi alat sentral bagi keberhasilan Pendidikan.

Pada Februari 2022 lalu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) atas nama Nadiem Anwar Makarim menerbitkan pedoman penerapan kurikulum guna pemulihan pembelajaran melalui Keputusan Medikbudristek Nomor 56/M/2022. Sebagai pedoman pengembangan kurikulum sebagai pemulihan ketertinggalan pembelajaran (learning loss) yang terjadi dalam kondisi khusus dengan mengacu kepada 3 jenis kurikulum, yaitu Kurikulum 2013 (K-13) secara utuh, K-13 yang disederhanakan dan Kurikulum Merdeka secara utuh. Hal tersebut sebagai akibat dari keadaan khusus yaitu pandemi covid-19 yang terjadi, sehingga dilakukan kebijakan sebagai learning loss recovery.

Walau demikian, semangat dari lahirnya keputusan mendikbudristek tersebut adalah perubahan kurikulum dengan kurikulum merdeka, terlihat dari keseluruhan substansi dari keputusan yang lebih menganulir pedoman penerapan kurikulum merdeka. Hal ini dapat dipandang secara positif, dikarenakan adanya pembaharuan sistem yang cita-citanya menciptakan kemerdekaan bagi guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran yang mengedepankan profesionalitas dan kreativitas.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI atas nama Hetifah Sjaifudian dalam siaran pers kemendikbudristek juga menyambut baik terkait hadirnya Kurikulum Merdeka. Menurutnya, Kurikulum Merdeka merupakan transformasi pembelajaran yang penting, bukan saja dalam menghadapi pendidikan pasca pandemi tapi juga untuk menghadapi situasi dunia yang terus berubah sesuai dengan perkembangan jaman.

Transformasi Sistem

Kurikulum merdeka tersebut merupakan pengembangan dari K-13 yang diversifikasikan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik. Pengembangan dimaksud dilakukan dengan adanya beberapa perubahan yang mencakup kerangka dasar, kompetensi tujuan, struktur kurikulum, sistem pembelajaran dan penilaian, perangkat ajar dan kurikulum.
Pada prinsipnya kurikulum merdeka tersebut bertujuan agar peserta didik dapat lebih mendalami bakat dan minat masing-masing serta membuka platform belajar yang merdeka, dengan peningkatan kompetensi melalui capaian pembelajaran yang merangkaikan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan dan meningkatkan kompetensi peserta didik dengan media pembelajaran reguler atau rutin (intrakulikuler) dan projek penguatan profil pelajar pancasila (P5).

Antara K-13 dengan kurikulum merdeka memiliki beberapa hal yang menjadi perbedaan seperti Jam pelajaran yang sebelumnya dilakukan rutin setiap minggu pada setiap semester, sedangkan dalam kurikulum merdeka alokasi jam pelajaran tersebut dapat diatur secara fleksibel untuk mencapai tujuan dan jam pelajaran tersebut diatur per tahun. Selain itu, misalnya dalam jenjang pendidikan SMA, siswa kelas X hanya mempelajari mata pelajaran umum dan siswa kelas XI serta XII dapat memilih mata pelajaran sesuai minatnya dari kelompok mata pelajaran yang tersedia. Kemudian sebagai syarat kelulusan siswa juga berbasis luaran dengan menulis esai ilmiah.

Tidak terlepas juga mengenai sistem pembelajarannya, dimana sebelumnya pendekatan saintifik digunakan untuk semua mata pelajaran dan pada umumnya terfokus hanya pada intrakurikuler berupa tatap muka saja, sedangkan terkait pembelajaran diluar tatap muka diserahkan kepada guru pengampu tergantung kreativitasnya masing-masing untuk mengunakan pembelajaran kokurikuler dengan batasan maksimal 50% diluar jam tatap muka. Sedangkan dalam kurikulum merdeka tersebut, guru dipaksa untuk membangun kreativitas dengan dibatasinya persentase jumlah pembelajaran inkurikuler maksimal 70-80% saja sedangkan sisanya sekitar 20-30% menggunakan pembelajaran kokurikuler melalui P5.

Selanjutnya dalam sistem penilaian juga terdapat pergeseran, dimana dalam kurikulum sebelumnya sistem penilaian terdiri dari penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kemudian untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar dan evaluasi hasil belajar peserta didik, dilakukan berdasarkan penilaian formatif dan sumatif semata dengan sistem penilaian autentik pada setiap mata pelajaran. Sedangkan dalam kurikulum merdeka unsur penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan tidak dipisahkan dan menguatkan penilaian autentik terhadap projek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilakukan, sedangkan penilaian formatif digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik.

Sama halnya dengan perangkat ajar yang disediakan tidak lagi hanya terpaku kepada teks dan non-teks dalam bentuk buku, karena sudah dilengkapai juga dengan modul ajar, alur tujuan pembelajaran, contoh projek penguatan profil pelajar Pancasila.

Atensi Menuju Pembaharuan

Sehingga dapat disimpulkan sistem dalam kurikulum merdeka tersebut sudah mendekati sistem yang ada di pendidikan tinggi. Tentu hal tersebut merupakan suatu kemajuan posistif dalam sistem pendidikan Indonesia, dengan meningkatkan profesionalitas dan kreativitas guru dalam pelaksanaan pembelajaran dan kreativitas peserta didik dalam pengembangan potensi yang ada dalam dirinya masing-masing. Namun disisi lain juga menjadi kendala disebagian satuan pendidikan untuk menerapkannya dikarenakan masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan, misalnya dalam hal fasilitas, jaringan teknologi dan sumber daya manusia (SDM) guru serta peserta didiknya.

Berdasarkan informasi pada website kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id, data pengimplementasian kurikulum merdeka baru dilakukan di 143.265 satuan pendidikan yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota di Indonesia, dengan akumulasi kategori satuan pendidikan yaitu PAUD, SD, SMP, SMA, SLB, SMK, RA, MI, MTS, MA, MAK dan SKB/ PKBM.

Akhirnya, tentang penerapan kurikulum merdeka tersebut dikembalikan lagi kepada masing-masing satuan pendidikan untuk mempertimbangkan apakah ingin menerapkan atau tidak, karena walaupun pemerintah berwenang menyusun kerangka kurikulum, realisasi pelaksanaannya merupakan tugas sekolah dan otonomi guru sebagai pekerja profesional yang berwenang. sehingga dimungkinkan perbedaan penerapan kurikulum antar sekolah yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan kondisi sekolah. Selain itu perubahan kerangka kurikulum tersebut juga membutuhkan adaptasi dari semua elemen dalam sistem pendidikan.

Maka kembali lagi kepada tujuannya, ditawarkannya kurikulum merdeka sebagai upaya pembaharuan kurikulum adalah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan pendidikan di Indonesia. Namun disamping itu, juga dibutuhkan pengelolaan yang cermat memperoleh hasil sesuai dengan yang diinginkan. Sehingga untuk hal ini diharapkan pemerintah berperan aktif dengan melakukan sosialisasi dan pembekalan serta pelatihan kepada seluruh jajaran pada satuan pendidikan terkait kurikulum merdeka.